Sumber:Peneliti JPIP. Sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-IV/2007 pada 20 Februari 2007, gaji pendidik dapat dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari amar putusan MK yang menyatakan bahwa pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas sepanjang mengenai frasa "gaji pendidik dan ..." bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penyimpangan dana alokasi khusus untuk pendidikan tidak semestinya dibiarkan. Kebocoran yang merugikan negara triliunan rupiah ini akan berulang setiap tahun jika Komisi Pemberantasan Korupsi hanya membeberkan modus dan mengeluarkan semacam peringatan. Bagaimanapun, perlu tindakan tegas dari penegak hukum untuk membasmi wabah korupsi dana pendidikan di berbagai daerah.